Ketua DEN Minta Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) Dibenahi
Jakarta, 20 Agustus 2026 – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembenahan menyeluruh terhadap tata laksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis ini didorong agar eksekusi program unggulan (flagship) Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Luhut usai mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, guna mendiskusikan evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola gizi nasional.
“Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” tegas Luhut.
Luhut juga menekankan pentingnya refocusing lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis,” urai Ketua DEN.
Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Luhut memberikan apresiasi atas langkah tegas Kepala BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penindakan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses yang paling mendasar.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, DEN berkomitmen penuh membantu perbaikan tata kelola dengan memberikan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat digitalisasi sistem BGN. Melalui integrasi digital, seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Luhut.
