Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam peran ini, ia memimpin dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum memimpin DEN, ia memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan strategis di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2019–2024) serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2015–2016) di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga pernah mengemban amanat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (2014–2015), Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2000–2001), serta Duta Besar RI untuk Singapura (1999–2000), menjadikannya salah satu tokoh dengan pengalaman paling komprehensif dalam tata kelola negara dan diplomasi ekonomi. Dari sisi pendidikan, ia merupakan lulusan terbaik Akademi Militer (1970) yang menerima penghargaan prestisius Adhi Makayasa. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master in Public Administration (M.P.A.) dari George Washington University, Amerika Serikat. Latar belakang militer dan akademis ini menjadi fondasi kuat keahliannya dalam kepemimpinan strategis, manajemen krisis, dan eksekusi kebijakan berskala nasional.

Mari Elka Pangestu saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam peran strategis ini, ia mendampingi Ketua DEN dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi makro, strategi perdagangan internasional, dan transformasi ekonomi berkelanjutan untuk disampaikan kepada Presiden. Sebelum mengemban tugas di DEN, ia memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan dan lembaga internasional. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan di Bank Dunia (2020–2023). Di tingkat nasional, ia dipercaya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011–2014) serta Menteri Perdagangan (2004–2011), menjadikannya salah satu pakar ekonomi dan perdagangan paling berpengaruh di Indonesia. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Bachelor dan Master of Economics dari Australian National University (ANU), kemudian melanjutkan studi hingga memperoleh gelar Ph.D. di bidang Perdagangan Internasional, Keuangan, dan Ekonomi Moneter dari University of California, Davis (UC Davis). Saat ini, ia juga aktif sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia.

Muhamad Chatib Basri saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam posisinya, ia berfokus pada pemberian masukan strategis terkait stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal, dan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Sebelum bergabung dengan DEN, ia memiliki pengalaman luas di pemerintahan dan sektor swasta. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (2013–2014) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2012–2013). Selain kiprahnya di pemerintahan, ia juga memegang peran penting di tingkat global, termasuk sebagai Co-Chair Pandemic Fund di Bank Dunia dan anggota Dewan Penasihat di berbagai institusi keuangan internasional. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, sebelum melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master of Economic Development serta Ph.D. dalam bidang Ekonomi dari Australian National University (ANU). Keahlian akademis dan praktisnya menjadikannya salah satu ekonom terkemuka yang aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Haryanto Adikoesoemo saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam perannya di dewan, ia memberikan masukan strategis dari perspektif pelaku industri nyata (real sector), dengan fokus pada pengembangan infrastruktur logistik, hilirisasi industri, serta penguatan iklim investasi dan kawasan ekonomi terpadu untuk mendorong daya saing nasional. Sebagai salah satu tokoh bisnis terkemuka di Indonesia, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk sejak tahun 1992. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut bertransformasi menjadi salah satu penyedia layanan logistik dan rantai pasok swasta terbesar di bidang energi dan kimia dasar di Indonesia. Ia juga merupakan figur kunci di balik suksesnya pengembangan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berskala internasional yang menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi strategis. Di luar dunia bisnis, ia dikenal atas dedikasinya pada seni dan budaya sebagai pendiri Museum MACAN (Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara). Dari sisi pendidikan, Haryanto Adikoesoemo meraih gelar Bachelor of Science dari University of Bradford, Inggris, pada tahun 1983, dan telah mengikuti program pendidikan eksekutif di Harvard Business School. Pemahaman bisnisnya yang mendalam serta rekam jejaknya dalam membangun infrastruktur industri skala besar menjadikannya figur krusial di DEN untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas dunia usaha.

Heriyanto Irawan saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam posisinya, ia memberikan pandangan strategis terkait dinamika pasar modal, makroekonomi, dan analisis finansial untuk memastikan kebijakan ekonomi nasional selaras dengan ekspektasi investasi global. Sebelum bergabung di DEN, ia dikenal sebagai salah satu ekonom dan analis pasar modal terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari dua dekade. Ia memegang peran kunci sebagai Head of Research / Managing Director di PT Verdhana Sekuritas Indonesia, serta memiliki rekam jejak panjang di berbagai institusi keuangan global ternama, seperti Macquarie dan Credit Suisse. Kemampuannya dalam membaca arah pasar dan memberikan rekomendasi kebijakan menjadikannya rujukan penting bagi investor institusional maupun pemerintah. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar akademik di bidang ekonomi dan keuangan yang menjadi fondasi kuat dalam karir risetnya. Analisisnya yang tajam mengenai pasar berkembang (emerging markets) menjadikannya aset berharga dalam perumusan strategi ekonomi di Dewan Ekonomi Nasional.

Arief Anshory Yusuf saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam posisinya, ia berfokus pada perumusan rekomendasi kebijakan terkait ekonomi lingkungan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain bertugas di DEN, ia adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran (UNPAD). Ia memiliki rekam jejak riset yang diakui secara internasional, pernah menjabat sebagai Direktur Center for Economics and Development Studies (CEDS) UNPAD, serta aktif di Economy and Environment Institute (EEI) Indonesia. Kepakarannya sering digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan pemerintah untuk memodelkan dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan dan lingkungan hidup. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Master of Science dari University College London (UCL), dan Ph.D. di bidang Ekonomi dari Australian National University (ANU). Kombinasi kekuatan akademis dan pemodelan ekonominya sangat vital dalam merancang arah ekonomi nasional ke depan.

Septian Hario Seto saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Sekretaris Eksekutif di Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam peran ini, ia memimpin operasionalisasi riset strategis dan sinkronisasi data lintas kementerian untuk memastikan rekomendasi DEN dapat dieksekusi dengan baik oleh pemerintah, khususnya pada sektor investasi dan hilirisasi. Sebelumnya, ia memiliki pengalaman birokrasi dan eksekusi kebijakan yang sangat kuat, terutama saat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Ia dikenal sebagai salah satu figur kunci di balik percepatan kebijakan hilirisasi nikel, pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV), dan masuknya berbagai investasi strategis asing ke Indonesia. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (UI) dan melanjutkan studinya hingga meraih gelar Master of Science di bidang International Finance dari SKEMA Business School. Latar belakang keuangan internasional dan pengalamannya dalam negosiasi investasi menjadi tulang punggung eksekusi program-program DEN.

Mochammad Firman Hidayat saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Direktur Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi sejak Oktober 2024. Dalam kapasitas ini, ia memegang peran krusial dalam mengawal akselerasi program-program prioritas ekonomi pemerintah serta memberikan pandangan strategis terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional. Sebelum bergabung dengan DEN, Firman memiliki rekam jejak yang panjang dan kuat di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (2023–2024) serta Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Perjanjian Internasional (2021–2023) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Di institusi tersebut, ia menjadi figur penting dalam perancangan kebijakan PPKM Jawa-Bali saat lonjakan varian Delta, perumusan kebijakan sumber daya maritim, hingga inisiatif perikanan berkelanjutan. Sebelumnya, ia juga telah mendedikasikan karirnya di Kementerian PPN/Bappenas (2009–2020) dengan spesialisasi pada perancangan kerangka dan pemodelan makroekonomi nasional, serta pernah bertugas sebagai Asisten Penasihat Ekonomi Presiden pada rentang 2007–2009. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude pada tahun 2006. Ia kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Arts (M.A.) di bidang Ekonomi dari Vanderbilt University, Amerika Serikat, dengan catatan akademik yang cemerlang serta memenangkan penghargaan prestisius James S. and Rosemary Worley Award. Latar belakang pendidikannya yang solid dalam analisis makroekonomi memampukannya merumuskan arah kebijakan yang komprehensif dan berbasis data di Dewan Ekonomi Nasional.

Gaffari Ramadhan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi DEN. Bertanggung jawab atas perumusan strategi dan kebijakan ekonomi nasional.

Tubagus Nugraha saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam peran strategisnya, ia memimpin inisiatif transformasi digital sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Fokus pekerjaannya mencakup penyiapan infrastruktur digital strategis, khususnya penerapan digital fabric infrastructure yang ditopang oleh tiga pilar utama: identitas digital (digital identity), pertukaran data (data exchange), dan sistem pembayaran digital (digital payment). Upaya digitalisasi produktif di berbagai level pemerintahan ini didesain secara khusus untuk memaksimalkan bonus demografi dan daya saing global, guna memastikan Indonesia tidak terjebak dalam risiko menua sebelum kaya. Di samping agenda digital, ia juga tetap berkontribusi aktif dalam kebijakan tata kelola sumber daya alam, transisi energi, dan percepatan hilirisasi mineral. Sebelum menjabat di DEN, ia memiliki rekam jejak lebih dari 25 tahun sebagai profesional di sektor publik, dengan spesialisasi pada kebijakan pertambangan, energi, fasilitasi investasi, serta digitalisasi pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2020–2024), di mana ia memainkan peran kunci dalam merancang tata kelola mineral, pemberian insentif investasi, hingga penguatan regulasi hilirisasi. Karir birokrasinya juga ditempa selama lebih dari dua dekade di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan fokus menangani sektor energi, pertambangan, minyak dan gas, hingga reformasi kelembagaan. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil menyelesaikan studi Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan predikat cum laude. Pemahaman teknisnya yang mendalam di sektor ekstraktif dan keahliannya merancang infrastruktur digital, dipadukan dengan pengalaman panjang dalam tata kelola birokrasi, menjadikannya figur penting dalam merumuskan kerangka ekonomi masa depan Indonesia

Niki Ekos Kosasih menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi DEN. Bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas ekonomi nasional.

Rifky Setiawan saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia. Dalam peran ini, ia mengemban tugas untuk menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Ia bertanggung jawab memfasilitasi seluruh kegiatan operasional, mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta memastikan kelancaran sistem manajerial agar rekomendasi strategis ekonomi dapat tersampaikan dengan optimal kepada Presiden. Sebelum menjabat sebagai Kepala Sekretariat DEN, ia pernah bertugas sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Rekam jejak birokrasinya yang panjang dan solid turut mencakup posisi strategis sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2023–2024), serta belasan tahun pengabdian di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam berbagai posisi, termasuk Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral. Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar Sarjana Hukum dan sempat mengikuti program Kandidat Notaris di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia kemudian memperdalam keilmuannya dengan memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia (UI). Atas dedikasi dan pengabdian panjangnya kepada negara, ia telah dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X (2013) dan XX (2023) oleh Presiden Republik Indonesia. Latar belakang keilmuan hukum yang kuat, dipadukan dengan kepiawaian tata kelola birokrasi, menjadikannya pilar penting dalam menjaga kelancaran roda kelembagaan di Dewan Ekonomi Nasional.