Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk Memperkuat Penerimaan Devisa dan Neraca Transaksi Berjalan

Artikel ini menganalisis potensi perluasan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)   sebagai instrumen untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, memperkuat penerimaan devisa pariwisata, dan mendukung ketahanan neraca   transaksi berjalan Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan dampak fiskal dan risiko keimigrasian. Kajian menggunakan kerangka seleksi berbasis indeks komposit untuk menilai negara-negara kandidat berdasarkan tiga aspek, yaitu nilai strategis, dampak ekonomi/kualitas wisatawan, dan skala pasar. Kemudian, kerangka prioritisasi dilakukan untuk melihat potensi dampak fiskal-ekonomi. Estimasi manfaat mencakup tambahan kunjungan, devisa pariwisata, nilai tambah ekonomi, serta penerimaan pajak pusat dan daerah, sedangkan biaya kebijakan ini mencakup PNBP visa yang dilepas dan tambahan biaya keimigrasian. Estimasi dampak disajikan pada dua basis, yaitu basis agregat yang mengombinasikan pertumbuhan organik/historis dengan efek kebijakan, serta basis dampak murni kebijakan BVK. Penerapan BVK direkomendasikan dilakukan secara selektif, bertahap, berbasis risiko, dan dievaluasi secara berkala, dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, resiprositas, hubungan diplomatik, serta risiko keimigrasian. Efektivitas kebijakan juga perlu didukung oleh peningkatan konektivitas penerbanga internasional dan penguatan kapasitas pengawasan keimigrasian.